SMA Negeri 9 Tebo Siap Menjadi Sekolah Siaga Kependudukan

Jalur formal dipandang paling strategis dalam implementasi pendidikan kependudukan kepada masyarakat. Salah satu strategi penerapannya melalui mekanisme pengintegrasian ke dalam mata pelajaran. Sebutlah strategi branding di sekolah yang diluncurkan oleh Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN ini sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

Sekolah dapat dikatakan Sekolah Siaga Kependudukan dimana sekolah tersebut mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam materi pembelajaran. Untuk mendukung dan memfasilitasi proses belajar mengajar maka Pojok Kependudukan (Population Corner) harus tersedia di Sekolah Siaga Kependudukan. Selain itu, orientasi tentang materi pendidikan kependudukan juga mutlak disampaikan kepada para guru mata pelajaran. Adapun esensi dari SSK ini dengan mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ke dalam materi studi sesuai pokok bahasan dan bukan menjadi mata pelajaran baru.

Target sasaran strategis pendidikan kependudukan jalur formal di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan pembentukan SSK baik di tingkat SLTP maupun SLTA. Pada bulan September ini, Subbidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan pertemuan dengan Kepala Sekolah beserta jajaran majelis guru SMA Negeri 9 Tebo. Sekolah tersebut dianggap layak menjadi SSK dikarenakan telah dibentuk Pojok Kependudukan pada akhir tahun 2018 yang lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Sekolah, Mulyadi, S.Pd menyampaikan apresiasi dan respon yang sangat positif terhadap paparan program pendidikan kependudukan dalam kemasan SSK yang disampaikan oleh Insyah Yulikah, S.Psi, M.Sc selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk. “SSK ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para guru dan peserta didik akan manfaat dan dampak dari kependudukan” jelas Iin. Lebih lanjut beliau juga menegaskan bahwa SSK mengedepankan peran aktif siswa terhadap isu-isu dan fenomena kependudukan. “Pada diri siswa akan muncul kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab siswa terhadap kondisi kependudukan di tempat tinggalnya masing-masing.” harap Iin.

Sebagai bentuk fasilitasi pembentukan SSK, diserahkan buku petunjuk pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal kepada pihak SMA Negeri 9 Tebo. Petunjuk tersebut diterima secara langsung oleh Kepala Sekolah dengan didampingi wakil kepala bidang kurikulum. Guru pembina kelompok kegitan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja sekaligus pembimbing pojok kependudukan, Wahyu Sri Ningsih, S.Pd menyampaikan kegiatan sosialisasi kepada siswa ataupun antar siswa yang disampaikan melalui wadah permainan, quiz dan sejenisnya dilakukan setiap hari Kamis pagi. “Anak-anak sangat antusias dengan konten materi kependudukan ini karena terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari.” ujar Wahyu.

Pada tahap selanjutnya, aspek legalitas berupa Surat Keputusan (SK) yang memuat struktur pengurus SSK akan segera disiapkan oleh pihak sekolah. SK tersebut nantinya akan menjadi bagian laporan dan sangat penting dalam klasifikasi SSK. “SSK ini ada 2 jenis, SSK Dasar dan SSK Paripurna. Kriteria dan indikatornya sudah ada jadi kita nanti akan mencek list mana yang ada dan mana yang harus dilakukan kedepannya,” papar H. Anthoni Erolflin selaku Kepala Subbidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan. Selain itu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari beberapa mata pelajaran yang memungkinkan untuk integrasi materi pendidikan kependudukan juga harus segera disusun. Diantara tugas guru pengampu dalam integrasi ini dengan penyampaian materi kependudukan kepada peserta didik dan dapat pula melalui kegiatan kesiswaan lainnnya, seperti lomba pidato kependudukan, lomba karya tulis, PIK Remaja, dan lain sebagainya. “Output berupa pemahaman tentang kependudukan, pentingnya kesehatan reproduksi dan pembentukan keluarga berkualitas menjadi goal kami,” pungkas Iin sembari tersenyum pada akhir pertemuan tersebut. (adh).