Rapat Sinkronisasi Stunting Kota Sungai Penuh

Jambi – Dalam rangka penurunan angka stunting Kota Sungai Penuh, pemerintah Walikota Kota Sungai Penuh menyelenggarakan rapat sinkronisasi bersama lintas sektor pemerintah dalam rangka penurunan stunting Kota Sungai. Tim Satuan Tugas (Satgas) Stunting Provinsi Jambi bersama Sekretaris Badan Perwakilan Provinsi Jambi juga ikut berpartisipasi dalam rapat sinkronisasi percepatan penurunan stunting di Kota Sungai penuh, Senin (11/4).

Rapat sinkronisasi dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Sungai Penuh, DR. Alvia Santoni, SE,MM. Kegiatan rapat dilakukan di ruang pola Kantor Walikota Sungai Penuh dihadiri oleh berbagai lintas sektor. Diantara yang hadir yaitu Kapolres, Komandan Distrik Militer (Dandim), Dinas pemerintahan, Lembaga-Lembaga Kota Sungai Penuh, serta seluruh Camat Kota Sungai Penuh.

Upaya koordinasi dan sinkronisasi bertujuan untuk persamaan persepsi dalam mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Provinsi Jambi. Selain itu, sinkronisasi lintas sektor diadakan untuk melakukan konvergensi program pencegahan stunting. Kerjasama ini sejalan dengan strategi nasional percepatan penurunan stunting.

Wakil Walikota Kota Sungai Penuh, DR. Alvian Santoni menyampaikan harapan kepada lintas sektor untuk memaksimalkan semua sumberdaya yang ada untuk mendukung kegiatan yang dapat mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Kota Sungai Penuh.

Adapun Yudi Hendra Musrizal S.IP, MA selaku Sekretaris BKKBN Provinsi Jambi menyatakan, masalah stunting perlu diselesaikan karena berpotensi menghambat sumber daya manusia dan derajat tingkat kesehatan. Dari hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), angka status gizi di kota Sungai Penuh sebesar 25%, termasuk angka yang cukup tinggi diantara Kab/Kota yang ada di Provinsi Jambi.

Stunting disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu kekurangan gizi pada bayi, Yudi Hendra Musrizal S.IP, MA menyampaikan perlunya kesehatan yang prima sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Oleh sebab itu, bagi yang ingin menikah harus dalam kondisi siap nikah dan siap hamil untuk pencegahan dini terhadap stunting. Dalam hal ini BKKBN sudah bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dengan meluncurkan program siap nikah dan kedepannya calon pengantin sudah harus mendaftarkan diri 3 bulan sebelum hari pernikahannya, dimana calon pengantin harus mengisi status gizi berdasarkan platform yang tersedia.

Helfi Rahmawati M.Pd selaku Koordinator Program Manager Satgas Provinsi Jambi menjelaskan terkait dengan peranan satgas stunting yang memiliki fungsi koordinasi dan fungsi konsultasi dalam penurunan stunting di wilayah Provinsi Jambi. Adapun salah satu garda terdepan yang berperan langsung dalam ruang masyarakat terkait penurunan stunting yaitu PLKB dan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting). “Untuk Kota Sungai Penuh, pembentukan TPPS sudah 100% di tingkat Kabupaten namun pada tingkat Desa belum semuanya terbentuk” ujar Helfi Rahmawati. Maka diharapkan beberapa waktu kedepan pembentukan TPPS memiliki kemajuan menjadi 100% sehingga peran dari PLKB dan TPPS dapat dimaksimalkan.

Acara rapat diakhiri dengan harapan dapat dilakukannya koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat untuk konvergensi program, guna merumuskan peta jalan (roadmap) terkait program intervensi gizi spesifik dan sensitif yang nantinya akan berpengaruh pada penurunan angka stunting di Provinsi Jambi khususnya di Kota Sungai Penuh.