PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT OBAT KONTRASEPSI BAGI PASANGAN USIA SUBUR DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA.

Penetapan : Jakarta, 27 Desember 2019

Dasar pertimbangan : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan untuk memenuhi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi secara nasional.

Download : Perpres 82 Tahun 2018

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam pemenuhan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam Pelayanan KB..

Perban ini mengatur:

a. seleksi alat dan obat kontrasepsi

  • IUD/alat kontrasepsi dalam rahim;
  • implan/alat kontrasepsi bawah kulit;
  • pil KB, suntik KB dan Kondom

b. perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi menggunakan metode kuatintifikasi, data yang digunakan dalam metode kuatinfikasi dalah data pelayanan, data konsumsi, data demografi dan data terget program dengan tahapan

  • persiapan kuantifikasi;
  • perkiraan kuantifikasi;
  • perencanaan pasokan; dan
  • reviu rutin kuantifikasi

c. penyediaan dan pengadaan alat dan obat kontrasepsi dilakukan oleh Badan Kependdudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyediaan alokon apabila dalam kondisi tertentu BKKBN tidk dapat menyediakan alokon. Metode penyediaan dan pengadaannya menggunalan e-purchasing berdasarkan katalog elektronik dan metode lainnya sesuai perturan apabila belum dapat dilakukan melalui e-purchasing

d. penyaluran alat dan obat kontrasepsi meliputi :

  • unit kerja di BKKBN Pusat;
  • unit kerja di Perwakilan BKKBN Provinsi;
  • OPD KB Kabupaten dan Kota yang melaksanakanurusan pengendalian penduduk dan keluarga

Masing-masing unit memiliki peran dan tanggung jawab sesuai kewenangannya.

Untuk detail 4 tahapan di atas tersedia dengan jelas pada lampiran Perban ini.

Status : Aktif

Download : Perban BKKBN No. 9 Tahun 2019