Entaskan Masalah Kemiskinan, BKKBN Luncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas

Jambi – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), berkesempatan untuk berkontribusi meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang salah satu fokusnya pada aspek  pemberdayaan ekonomi keluarga.

Menurut Deputi Bidang KSPK BKKBN, Nopian Andusti, ST, MM,  Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan program pembinaan ketahanan keluarga dalam upaya meningkatkan : (1) Fungsi ekonomi keluarga demi meningkatkan kesejahteraan keluarga, (2) Mendukung penghapusan kemiskinan, dan  (3) Memperkuat/memantapkan pelaksanaan program KB untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera.  Sesuai dengan Pasal 48 Undang Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan ekonomi keluarga dilakukan dengan memberikan akses dan peluang terhadap penerimaan infomasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga.

Program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan oleh BKKBN difokuskan pada keluarga akseptor yang tergabung dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA). UPPKA merupakan wadah bagi sekumpulan anggota Keluarga Akseptor (bisa remaja, Pasangan Usia Subur baik yang ikut KB atau tidak, dan Lansia) yang memiliki usaha ekonomi produktif demi mewujudkan kemandirian ekonomi Keluarga. Melalui kelompok ini diharapkan mampu menumbuhkan jiwa berwirausaha diantara anggota dan mengajak setiap keluarga untuk memiliki produk. Produk yang diciptakan bukan produk biasa tetapi produk yang memiliki value (keunggulan). Selain itu hadirnya kelompok UPPKA dapat mengubah mindset (cara berfikir) keluarga yang berusaha untuk berfikir inovatif, kreatif, dan adaptif dalam menjalankan usaha.

Dalam kaitan tersebut, sejak tahun 2021, BKKBN mendapat amanah dari Presiden RI, untuk melaksanakan Kegiatan Prioritas (KP) Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dilaksanakan BKKBN berkontribusi dalam penguatan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, BKKBN tidak masuk pada ranah perekonomian  secara luas/makro, tetapi lebih pada pendekatan dari sisi mendorong usaha ekonomi mikro/ultra mikro melalui kelompok UPPKA.

Program prioritas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dilakukan BKKBN ditujukan pada kelompok sasaran yang spesifik pada masyarakat/keluarga akseptor KB Lestari MKJP dan KB Mandiri (khususnya KB MKJP) dengan lokasi yang sangat spesifik yaitu di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Kampung KB dipilih menjadi lokus karena wilayah ini pada umumnya merupakan wilayah tertinggal, terpencil, dan terbatas dengan kriteria utamanya adalah jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana Kampung/RW tersebut berada. Selain itu Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, Media dan masyarakat/komunitas.

Lewat program prioritas tersebut diharapkan keluarga akseptor KB Lestari MKJP dan keluarga akseptor Mandiri MKJP yang tergabung dalam kelompok UPPKA dapat menjadi penggerak, motivator, dan influencer bagi keluarga akseptor lainnya untuk ikut serta dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Selain itu, keluarga akseptor KB Lestari MKJP dan keluarga akseptor Mandiri MKJP juga diharapkan dapat mengajak keluarga yang belum ber-KB agar menjadi akseptor KB dan bagi akseptor KB non MKJP dapat beralih menjadi akseptor KB MKJP.

Pada tahun 2022, sasaran kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga di kampung KB adalah sebanyak 1.542 Kelompok UPPKA yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

  1. Perbanyakan materi dan media KIE serta pengembangan materi sesuai karakteristik lokal
  2. Sosialisasi materi dan media KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga akseptor
  3. Orientasi Pemberdayaan Ekonomi keluarga akseptor
  4. Fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor
  5. Pengembangan PEK melalui strategi jenis usaha dalam rangka mendukung pencegahan stunting.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, salah satu bentuk kegiatan inovasi untuk intervensi stunting adalah pemberian makanan padat gizi bagi keluarga resiko stunting (calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta stunting terutama dari keluarga kurang mampu) dengan optimalisasi bahan pangan lokal di kampung KB atau lebih dikenal Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKA diarahkan untuk dapat bersinergi dengan kegiatan pendampingan DASHAT. Untuk mewujudkan hal tersebut memang tidak mudah, karena butuh kepedulian dan kerjasama dari seluruh stakeholder terutama masyarakat itu sendiri terkait mekanisme pengelolaan keuangan agar kegiatan DASHAT bisa berkelanjutan dan benar-benar dampaknya dirasakan masyarakat. Perlu dilakukan suatu upaya pengembangan model pengelolaan dan pendampingan DASHAT di tingkat desa/kelurahan dengan melibatkan kelompok UPPKA. Harapan kelompok UPPKA dapat memberikan contoh atau model pengembangan pencegahan stunting bagi masyarakat di desa/kelurahan. (rdj)