SINKRONISASI DAN HARMONISASI DAK SUB BIDANG KB TA 2020

JAKARTA – BKKBN Online: Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pokok Program KKBPK di lini lapangan dan memenuhi Visi dan Misi Nawacita ke-3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran” maka diperlukan sumber pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sebagai stimulus bagi daerah. Oleh karena itu BKKBN Pusat melalui leading sectornya, Biro Perencanaan BKKBN melaksanakan kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2020 di Gedung Halim I BKKBN Jakarta Timur, mulai dari tanggal 5 s.d 7 Agustus 2019.

Peserta kegiatan adalah seluruh Kepala Dinas OPD Kabupaten/Kota dan Pejabat Pengelola DAK Sub Bidang KB seluruh Indonesia dan dilaksanakan secara marathon dengan pembagian provinsi berdasarkan regional kewilayahan masing-masing untuk proses help-desk guna menyelaraskan antara kebutuhan riil kabupaten/kota dengan prioritas nasional.

“Kegiatan ini sangat strategis dan penting guna memastikan pelaksanaan DAK Bidang Keluarga Berencana di daerah untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 untuk menurunkan ·Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), menurunkan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), serta menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun atau Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19 tahun),” papar Sekretaris Utama BKKBN H. Noprijal, SP MA dalam sambutannya.

Kepala Biro Perencanaan BKKBN Pusat, Ir Siti Fathonah, M.PH dalam materi yang dipaparkannya mengatakan DAK sifatnya untuk membantu, bukan menggantikan dana APBD, untuk itu dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang kuat karena pemerintah pusat telah memberikan dukungan DAK Bidang KB untuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana KB di kabupaten dan kota.

“Dari tahun ke tahun sejak DAK KB digelontorkan, kami selalu mengingkatkan Bapak dan Ibu para Kepala Daerah dan tentunya OPD yang menangani bidang KKBPK agar tetap berjuang mempertahankan prestasi dan upayakan meningkatkan pagu anggaran program  karena DAK bersifat temporer,” ujar Fathonah yang biasa dipanggil Bu Tonik di kalangan BKKBN ini sambil tersenyum.

Usai paparan materi, kegiatan disambung dengan fasilitasi penyamaan serta penjelasan atas penolakan usulan dengan kebutuhan riil dan prioritas kabupaten berdasarkan Aplikasi Krisna antara Tim Pengendali DAK BKKBN dengan para pejabat pengelola DAK Sub Bidang KB yang berlangsung hingga sore hari yang ditutup dengan penandatanganan Berita Acara (BA) kedua belah pihak. (Yudi Hendra Musrizal)