PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA

Penetapan : 27 Oktober 2017

Dasar pertimbangan : untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dibutuhkan infromasi dan konseling kependuduka, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga melalui penyelenggaraan pusat pelayanan keluarga sejahtera.
Peraturan ini mengatur :
Tujuan : Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola Program KKBPK dalam penyelenggaraan PPKS
PPKS dilaksanakan dengan Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK melalui konsultasi dan konseling sehingga dapat mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera

PENYELENGGARAAN PPKS TERDIRI ATAS:

  1. Promosi Pelayanan PPKS
  2. Pelayanan Teknis
  3. Pelayanan Rujukan
  4. Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan

Pelayanan Teknis, terdiri atas :

  1. Pelayanan Data dan Informasi KKBPK
  2. Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak
  3. Konsultasi dan Konseling keluarga remaja dan remaja
  4. Konsultasi dan konseling pranikah
  5. Konsultasi dan Konseling KB dan Kespro
  6. Konsultasi dan konseling menuju keluarga harmonis
  7. Konsultasi dan konseling keluarga lansia dan lansia
  8. Pembinaan usaha ekonomi keluarga
  9. Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan, sumber daya, dan potensi

Sasaran Pelayanan PPKS

  1. Masyarakat umum yang memerlukan data dan informasi KKBPK
  2. Keluarga yang memiliki balita dan anak
  3. Keluarga yang memiliki remaja dan remajanya;
  4. calon pengantin;
  5. pasangan usia subur atau keluarga;
  6. keluarga yang memiliki Lansia dan Lansianya; dan
  7. kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pada Perban ini juga terdapat lampiran dalam pelakasanaan PPKS

BKKBN Juga mengeluarkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) sebagai layanan publik

Status : Akif

Download : Perban No. 19 Tahun 2017
Download : PANDUAN PPKS