PENYEMPURNAAN PEDOMAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM KKBPK DI LINGKUNGAN BKKBN

Tahun  2020 adalah tahun transisi/peralihan RPJMN 2015-2019 menuju RPJMN 2020-2024.  BKKBN telah melakukan serangkaian proses perencanaan pada tahun  2020  yang sementara merujuk pada Rencana Strategis BKKBN tahun 2015-2019 dan penyelarasan bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas terhadap rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dan rancangan RKP 2020. Di dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 telah diarahkan kebijakan dan strategi program KKBPK.

“BKKBN mempunyai  beberapa agenda yang menjadi  prioritas di beberapa tahun mendatang, yakni 1). Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dengan strategi, 2). peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kespro, dengan strategi: 3). penguatan ketahanan kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini,” ujar Sekretaris Utama BKKBN, H. Noprijal, SP MA saat membuka sekaligus memberikan arahan kepada para peserta kegiatan penyempurnaan pedoman sistem perencanaan dan penganggaran program KKBPK di lingkungan BKKBN, di Hotel 101 Surya Kencana Bogor.

Untuk mendukung hal tersebut, BKKBN perlu memperkuat proses perencanaan di lingkungan BKKBN terlebih dahulu. Proses ini dapat diawali dengan menetapkan data basis perencanaan yang tepat dan mutakhir baik yang bersinggungan dengan data sasaran program maupun data kewilayahan. Setiap tahunnya BKKBN harus menyusun dan menetapkan Struktur Program dan Anggaran (SPA) yang bersumber dari APBN dan harus selaras dengan Renstra dan RPJMN.

“Selain itu perlu menjadi perhatian pula tentang bagaimana integrasi kerjasama luar negeri ke dalam SPA yang ada, berikut pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang KB dan Biaya Operasional KB (BOKB) di Kabupaten/Kota yang dapat bersinergi dengan program KKBPK,” jelas Sestama.

Sementara itu dalam pertemuan yang dihadiri oleh 69 orang Perencana Komponen BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi sejak tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 2019 ini, juga dibahas hal penting lain seperti keterlibatan APIP untuk mengawal kualitas perencanaan BKKBN dari aspek penerapan kaidah-kaidah penganggaran. Dengan program, kegiatan dan anggaran yang ada selanjutnya, diharapkan BKKBN dapat memonitor kinerjanya dan akuntabel terhadap penggunaan anggaran pemerintah.

Biro Perencanaan yang melaksanakan tugas koordinasi dan penyusunan  rencana  program  dan  anggaran  perlu  melakukan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja. “Agar dalam penyusunan rencana programdan anggaran dapat dilakukan sesuai yang diharapkan, maka dianggap sangat perlu adanya sebuah sistem perencanaan dan penganggaran program KKBPK yang dapat menjadi acuan bagi seluruh Komponen di BKKBN (Pusat) dan Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi,” jabar Kepala Biro Perencanaan BKKBN Pusat, Ir Siti Fathonah, M.PH dalam paparan materinya.

”Kami ingin menyediakan pedoman dalam sistem perencanaan dan penganggaran program KKBPK yang berkualitas. Menyediakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan rencana, menyediakan pedoman dalampengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana, menyediakan pedoman tentang hal-hal lain yang terkait dengan sistem perencanaan program KKBPK termasuk data basis, Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), pinjaman/hibah luar negeri dan dana transfer ke daerah,” pungkas Kabiren. (yudi Hendra musrizal)