Pembinaan Pegawai di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Tahun 2020

Selasa, 14 Januari 2020, pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan pembinaan pegawai di ruang kelas latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dalam rangka bimbingan pelaksanaan penilaian kinerja tahun 2019 dan penetapan SKP pegawai tahun 2020. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil maka wajib dilakukan pemantauan kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS untuk mengamati pencapaian target kinerja yang terdapat dalam SKP. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian dan Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Dan dihadiri oleh seluruh ASN baik itu PNS maupun tenaga kontrak di Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi.

Pembinaan pegawai diberikan langsung oleh Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Jambi yaitu bapak Mukhtar Bakti, S.H., M.A. Dalam arahannya beliau memberikan motivasi kerja kepada para pegawai untuk disiplin dan produktif dalam bekerja. Terkait metode kontrasepsi saat ini sering terdengar tentang minipil, yaitu kontrasepsi yang mengandung hormon progestin saja, biasanya digunakan untuk ibu yang baru saja melahirkan dan masih menyusui. Pil ini tidak mempengaruhi produksi ASI sehingga banyak digunakan oleh ibu yang sedang menyusui. Oleh karena itu, Kaper BKKBN Provinsi Jambi meminta subbid Datin untuk menghimpun data ibu hamil dan menyusui sebagai sasaran dari obat kontrasepsi minipil. Perlu memperluas mitra kerja seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan menjadi tugas dari subbid Hubalila untuk membuat kesepakatan MOU dengan mitra terkait. Perlu kerjasama yang baik kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan akseptor dari penerima PKH. Dan peran Dinas Kesehatan untuk mendukung pemerataan pendistribusian alokon pada masyarakat.

Pada pembinaan pegawai ini Kasubbag perencanaan memaparkan terkait PPM-PB (perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB baru) dan PPM-PA (perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB aktif) tahun 2020 berdasarkan data SDKI 2017. Rencana distribusi PPM PB Kab/Kota akan dilakukan oleh tim PPM. Pada kesempatan ini pula dibahas tentang format perjanjian kerja dimana sasaran kegiatan mengacu pada perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama 2020. Indikator kinerja sasaran kegiatan yang diambil bisa secara fully cascaded atau pun partialy cascaded dari indikator kinerja PTP dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sesuai dengan kaitan bidang masing-masing. “Isi perjanjian kinerja tahun 2020 kurang lebih sama dengan tahun lalu paling perbedaan pada sasaran kinerja”, ujar Yudi Hendra Musrizal, S.IP., MA. selaku kasubbag perencanaan. Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) masih dalam penyusunan untuk sementara pada bidang Sekretariat bulan januari sekitar 4 milyar sudah termasuk gaji dan tukin Penyuluh KB. Dibahas pula alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik bidang KB dan DAK nonfisik/BOKB (Bantuan Operasional KB) dari tahun 2008 sampai dengan 2020. Pada DAK fisik dipisahkan 2 jenis yaitu kegiatan fisik dan kegiatan penunjang. Dalam kegiatan penunjang maksimal 5% dari alokasi, dengan ketentuan penggunaan kegiatan pada pasal 7 perpres 141 tahun 2018.

Selanjutnya, pemaparan dari subbag kepegawaian dan hukum mengenai Perban BKKBN Nomor 5 tahun 2019 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional. Dan dilanjutkan penilaian SKP 2019 serta penetapan SKP 2020. Perbedaan pada aturan sebelumnya mengenai pegawai yang menjalankan cuti melahirkan paling banyak anak kedua mendapatkan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1 % untuk setiap 1 hari tidak masuk kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan. Penundaan Pembayaran Tunjangan Kinerja dapat diberlakukan terhadap Pegawai di Lingkungan BKKBN dalam suatu kondisi yang ditentukan berdasarkan Surat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Dalam penilaian prestasi kerja (PPK) proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja PNS. “Semua PNS harus mengetahui dan memahami proses penilaian prestasi kerja ini, bukan hanya penilai, tetapi semua”, ujar Vinika Annisa Suryaningrum, S.Psi selaku kasubbag kepegawaian dan hukum. Waktu perhitungan SKP ada dua pilihan yaitu perhitungan SKP 1 tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan pilihan kedua perhitungan SKP 1 tahun 2 kali yaitu 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan 1 Juli sampai dengan 31 Desember serta dapat sejalan dengan AJK dari perencanaan. Jadwal mengumpulkan ke kepegawaian ditunggu hingga 31 Januari 2020 bagi yang akan mengajukan Kenaikan Pangkat dan 15 Februari 2020 bagi seluruh Pegawai di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi.

Penjelasan oleh Kasubbag Umum dan Humas yaitu Mahili, SE tentang aturan mengenai mekanisme kegiatan dan tata aturan khusus bidang keumuman di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Dalam mengimplementasikan tata aturan ada form indeks kepuasan penggunaan kendaraan dinas operasional yang dicekli pada salah satu pertanyaan. Dalam form kuesioner ada dua unsur yang dinilai yaitu dari body keseluruhan kendaraan dan pengemudi. Body keseluruhan kendaraan dua hal yang dinilai kondisi body kendaraan dan kondisi kebersihan mobil. Pengemudi dinilai dari penampilan pengemudi, cara pengemudi membawa kendaraan, ketaatan berlalu lintas pengemudi, dan sopan santun. Indeks kepuasan kebersihan ruang kerja, lingkungan dan toilet untuk komponen penggunaan penilaian indeks pada lingkungan kantor, tenaga jasa kebersihan, dan kondisi kebersihan toilet. Dihimbau kepada pegawai untuk mengirimkan berita jika ada kegiatan mengenai program KKBPK. (rffs)