Pindah Antar Wilayah Bagi PKB

Persyaratan Mutasi Wilayah Kerja Antar Provinsi
1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan
2. Surat Persetujuan dari Kepala Dinas OPD KB Kab/Kota
3. Surat Usulan yang ditandatangani oleh Kepala BKKBN Provinsi di tujukan kepada Sekretaris Utama BKKBN dengan tembusan Biro Kepegawaian
4. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
5. Surat Pernyataan bermaterai 6000 tentang tidak menuntut jabatan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin kepegawaian, tidak/sedang bersengketa masalah keuangan, dan diketahui oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
6. SKP 2 tahun terakhir bernilai baik dan semua unsur tidak bernilai cukup
7. Memperhatikan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Kebutuhan Program
8. Memperhatikan kedisiplinan PKB (Lampiran Absensi 1 tahun terakhir)
9. Rekomendasi OPD KB kab/kota
10. Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
11. Surat Penugasan Kepala BKKBN Pusat

Persyaratan Mutasi Wilayah Kerja Antar Kabupaten dan Kota dalam satu Provinsi
1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan
2. Surat Persetujuan dari Kepala Dinas OPD KB Kab/kota
3. Surat Pernyataan bermaterai 6000 tentang tidak menuntut jabatan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin kepegawaian, tidak/sedang bersengketa masalah keuangan, dan diketahui oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
4. SKP 2 tahun terakhir bernilai baik dan semua unsur tidak bernilai cukup
5. Memperhatikan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Kebutuhan Program
6. Memperhatikan kedisiplinan PKB (Lampiran Absensi 1 tahun terakhir)
7. Surat Persetujuan dari OPD KB
8. Pengajuan pindah kepada Kepala BKKBN Provinsi
9. Surat Persetujuan dari OPD KB yang dituju (surat dibuat oleh subbag kepegawaian dan hukum, yang ditanda tangani oleh kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi kepada kepala OPD KB yang dituju)
10. Surat Penugasan Kepala BKKBN Provinsi

Persyaratan Mutasi Wilayah Kerja antar Kecamatan dalam satu kab/kota
1. Memperhatikan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Kebutuhan Program
2. Memperhatikan kedisiplinan PKB (Lampiran Absensi 1 tahun terakhir)
3. Surat Pengajuan OPD KB kepada Kepala BKKBN
4. Persetujuan Kepala BKKBN
5. Surat Penugasan Kepala BKKBN