Pengajuan Cuti Tahunan

Prosedur
Prosedur ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan BKN No. 24 tahun 2017 tata cara pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil.

1. Penyuluh Keluarga Berencana yang mengajukan cuti mengisi formulir dan rekomendasi dari Kepala OPD KB
2. Pegawai BKKBN Provinsi Jambi mengisi ajuan cuti ke SIMSDM
3. Atasan Pejabat langsung menyetujui, menolak atau menangguhkan cuti dari SIMSDM
4. Berkas pendukung seperti surat keterangan sakit, surat persetujuan OPD KB, dan lainnya diupload ke dalam SIMSDM
5. Subbag kepegawaian dan hukum menyetujui atau menolak pegawai yang akan cuti berdasarkan sisa cuti yang bersangkutan
6. Subbag kepegawaian dan hukum mengoreksi lama cuti yang diambil
7. Subbag kepegawaian dan hukum mengeprint surat lampiran cuti yang telah disetujui dan memberikan surat persetujuan cuti by SIMSDM kepada pegawai yang cuti
8. PNS yang mengambil cuti menerima berkas print yang disetujui dan meminta tanda tangan kepada pejabat yang memberikan cuti
9. Berkas cuti yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat pemberi cuti diberikan kepada Subbag kepegawaian dan hukum untuk diarsipkan

Berdasarkan Surat Kepala Biro Kepegawaian BKKBN Nomor: 1566/KP.10.02/B2/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Informasi Cuti Melalui SIMSDM diinformasikan bahwa sehubungan dengan telah terintegrasinya aplikasi SIMSDM, SIVIKA, dan SIPP maka seluruh cuti wajib diusulkan melalui SIMSDM. Cuti yang telah disetujui oleh atasan langsung dan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti akan terinput secara otomatis pada aplikasi SIPP.

Berikut disampaikan kembali ketentuan pada Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang cuti PNS:

A. Cuti Sakit
1. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
2. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.
3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
4. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

B. Cuti Besar
Cuti besar yang dilaksanakan untuk keperluan ibadah haji wajib melampirkan Surat Keterangan keberangkatan haji dari instansi yang berwenang selambat-lambatnya 10 hari sebelum keberangkatan. Cuti besar yang dilaksanakan untuk keperluan selain ibadah haji, melampirkan data pendukung yang relevan.

C. Cuti Alasan Penting
1. PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
a) ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
b) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut peraturan perundangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
c) melangsungkan perkawinan.
2. Sakit keras sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
3. PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/ operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
4. Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua RT.
5. Cuti Alasan Penting sesuai angka 1 huruf b, melampirkan fotokopi surat kematian dari anggota keluarganya;
6. Cuti Alasan Penting sesuai angka 1 huruf c, melampirkan fotokopi bukti pendaftaran pernikahan dari instansi yang berwenang.

D. Cuti Melahirkan
PNS perempuan yang akan menggunakan hak cuti melahirkan wajib
melampirkan surat keterangan dari dokter.

E. Cuti Di Luar Tanggungan Negara
1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
2. Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain sebagai berikut:
a) mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
b) mendampingi suami/istri bekerja di dalam/kluar negeri;
c) menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
d) mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
e) mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus dan/atau mendampingi merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.
3. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang.
4. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b harus melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/ pengangkatan dalam jabatan.
5. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, huruf d, dan huruf e harus melampirkan surat keterangan dokter spesialis.
6. Cuti di luar tanggungan negara, hanya dapat diberikan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Kepala BKKBN setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
7. PPK sebagaimana dimaksud, tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan negara.
8. Pegawai yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan sebelum bekerja secara terus menerus selama 1 (satu) tahun, dan tidak diperkenankan mengambil cuti besar sebelum bekerja secara terus menerus selama 5 (lima) tahun kecuali untuk ibadah haji.
9. Pegawai yang telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara wajib mengisi presensi, sambil menunggu Nota Persetujuan Pengaktifan Kembali Sebagai PNS dari badan Kepegawaian negara (BKN).

Lampiran bukti pendukung cuti yang relevan wajib di upload melalui SIMSDM selambat-lambatnya sebelum tanggal 5 bulan berikutnya (bersamaan dengan ditutupnya periode pengisian SIVIKA), sehingga pada saat penghitungan tunjangan kinerja, cuti tersebut sudah mendapat persetujuan dan sudah masuk dalam aplikasi SIPP. Usulan cuti yang tidak dilakukan melalui SIMSDM tidak akan diproses lebih lanjut dan pada aplikasi SIPP akan tercatat sebagai TK (Tanpa Keterangan).

Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit/berobat, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri, dan penugasan ke luar negri hanya dapat diberikan oleh PPK.

Untuk memantau kehadiran masing-masing pegawai serta hasil inputan sanggahan presensi dapat mengakses sipp.bkkbn.go.id dengan menggunakan username dan password sesuai SIMSDM dan SIVIKA.